Projo Kepri Desak KKP Tindak Tegas Nelayan Asing di Wilayah Kedaulatan NKRI
StrightTimes – Jagat maya Facebook baru-baru ini dihebohkan oleh unggahan seorang nelayan asal Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berinisial SH, pada 27 April 2025. Dalam unggahannya, SH menyebut nama Presiden RI Prabowo Subianto dan mengeluhkan lemahnya pengawasan aparat dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia.
SH mengaku dikejutkan oleh kehadiran kapal nelayan asing yang diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di perairan Natuna.
Menanggapi kejadian ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Provinsi Kepulauan Riau mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera bertindak tegas. Sekretaris DPD Projo Kepri, Dado Herdiansyah, menilai maraknya kapal asing di perairan Natuna sebagai bentuk pelecehan terhadap kedaulatan negara dan ancaman serius bagi kelangsungan hidup nelayan lokal.
“Kami sangat prihatin aktivitas illegal fishing kembali terjadi di Laut Natuna Utara. Eksploitasi sumber daya laut oleh kapal asing adalah pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara,” tegas Dado.
Ia juga meminta KKP tidak tinggal diam dan segera memperkuat pengawasan di wilayah perairan tersebut. “Ini bukan kali pertama kapal asing masuk ke perairan kita. Penegakan hukum harus ditegakkan, dan pengawasan laut harus ditingkatkan,” lanjutnya.
Kehadiran kapal asing tersebut membuat nelayan lokal merasa terancam. Mereka melaporkan bahwa kapal-kapal asing menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan beroperasi dalam jumlah besar, yang dapat merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan tradisional.
“Ini bukan hanya soal pencurian ikan, tapi merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedaulatan negara harus dijaga,” tegas Dado di Jakarta, Senin (28/4/2025).
DPD Projo Kepri juga mendorong adanya sinergi antara TNI AL, Bakamla, dan KKP untuk meningkatkan patroli di wilayah perbatasan laut, khususnya di Natuna yang sering menjadi sasaran kapal ikan asing.
Dado mendesak kementerian/lembaga terkait, khususnya KKP, Bakamla, dan TNI AL, agar bertindak tegas terhadap kapal asing yang masuk tanpa izin. Ia juga mendorong adanya peningkatan dukungan terhadap nelayan lokal, mulai dari penyediaan armada tangkap hingga jaminan pasar bagi hasil tangkapan mereka.
“Selama ini, nelayan di Kepulauan Riau telah bertahan di tengah tekanan cuaca ekstrem, keterbatasan fasilitas, dan minimnya subsidi bahan bakar. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa laut tempat mereka menggantungkan harapan justru dieksploitasi oleh kapal asing,” pungkas Dado.
