Ketua Gibran Centre Kepri Laporkan Dugaan Mafia Beras di Batam ke Joko Widodo: Lanjutkan ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
StrightTimes – Ketua Gibran Centre Provinsi Kepulauan Riau, Parlin Purba, kembali menyoroti dugaan keberadaan kartel dan mafia beras impor ilegal serta praktik pengoplosan beras di Kota Batam. Menurut Parlin, persoalan ini bukanlah hal baru, namun saat ini kembali mencuat seiring perintah tegas dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk memberantas praktik mafia pangan di Indonesia.
“Permainan mafia pangan, khususnya kartel beras di Batam, bukan isu baru. Tapi kali ini, semangat pemberantasan harus benar-benar diwujudkan,” ujar Parlin saat dikonfirmasi, Senin (28/7/2025).
Parlin menilai, perintah langsung dari Presiden Prabowo kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI untuk menindak tegas pelaku penyelundupan dan pengoplosan beras menjadi momentum penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk terlibat aktif dalam pengawasan distribusi pangan.
Isu ini, lanjut Parlin, juga sempat dibahas saat dirinya bersilaturahmi ke kediaman Presiden RI ke-7, Joko Widodo di kawasan Kutai Utara, Kecamatan Sumber Sari, Solo, Jumat (25/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi disebut secara khusus meminta Gibran Centre Kepri untuk ikut ambil bagian dalam mengawal isu-isu strategis, salah satunya pemberantasan mafia pangan, terutama di wilayah perbatasan seperti Batam.
“Pak Jokowi sangat terbuka dan mendukung langkah kami. Beliau bahkan mendorong Gibran Centre Kepri untuk aktif memantau dan menyoroti isu mafia beras, karena ini menyangkut kebutuhan pokok rakyat dan stabilitas harga di wilayah rentan seperti Batam,” kata Parlin.
Sebagai tindak lanjut, Gibran Centre Kepri siap mengambil peran sebagai mitra strategis dalam mendorong transparansi, pengawasan distribusi, hingga pelaporan penyimpangan pangan di daerah. Parlin menegaskan bahwa pihaknya akan aktif berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Bea Cukai, serta aparat penegak hukum daerah.
“Kami mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik kartel beras. Jangan ada lagi pembiaran. Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban,” tegasnya.
Parlin juga mengutip pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Kongres PSI di Solo, Minggu (20/7/2025), bahwa praktik pengoplosan beras adalah kejahatan ekonomi berat yang langsung menyengsarakan rakyat. Prabowo menyebut kerugian negara akibat praktik ini bisa mencapai angka fantastis, hampir Rp100 triliun setiap tahun.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan sosial. Mafia beras tidak boleh diberi ruang untuk terus bermain,” kata Prabowo kala itu.
Lebih lanjut, Parlin menyebut Gibran Centre Kepri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam jaringan mafia beras di wilayah Batam dan sekitarnya. Data dan hasil investigasi ini, kata Parlin, akan segera disampaikan ke Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, untuk ditindaklanjuti secara nasional.
“Kami akan terus bekerja secara independen namun berjejaring. Ini bagian dari kontribusi kami untuk menjaga kedaulatan pangan dan keadilan bagi masyarakat kecil,” pungkas Parlin.
