Ketua DPW IPK Kepri Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu, Nilai Penegakan Hukum Semakin Tegas dan Jadi Harapan Baru Mewujudkan Pemerintahan Bersih
StrightTimes – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Provinsi Kepulauan Riau, Budi Bukti Purba, didampingi Seketaris Abdi Sinaga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas komitmen yang dinilainya semakin kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Menurut Budi, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memperlihatkan keseriusan dalam memperkuat supremasi hukum melalui penegakan hukum yang menyasar seluruh pelaku korupsi tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun afiliasi politik. Hal tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil bagi seluruh warga negara.
“Penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di negara ini. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Budi.
Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Karena itu, upaya penindakan terhadap praktik korupsi harus dilakukan secara konsisten, objektif, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun kekuasaan.
Menurutnya, keberanian pemerintah dalam mengusut berbagai perkara korupsi menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat, kata dia, selama ini menaruh harapan besar agar setiap kasus korupsi dapat ditangani secara transparan dan tuntas sehingga memberikan rasa keadilan.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat. Karena itu, seluruh pelakunya harus diproses secara hukum tanpa ada perlakuan istimewa. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak peduli jabatan, institusi, maupun latar belakang politiknya,” tegasnya.
Budi menilai, komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia berharap semangat tersebut tidak hanya menjadi kebijakan jangka pendek, tetapi terus dijaga secara konsisten sebagai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memerangi korupsi. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Seluruh elemen bangsa harus bersatu mendukung upaya penegakan hukum yang adil. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama demi mewujudkan Indonesia yang bersih, berintegritas, dan semakin maju,” pungkasnya.
