Ketua IKABSU Kepri Harapkan Kasus Djuwita Disikapi Secara Arif dan Bijaksana, Dorong Penyelesaian Restorative Justice Jika Memenuhi Ketentuan Hukum
StrightTimes – Persoalan hukum yang menyeret Playgroup Djuwita Batam menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang mencuat ke ruang publik tersebut kini memasuki babak baru setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau menetapkan dua tenaga pendidik sebagai tersangka.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU) Provinsi Kepri, Jhonson F Sibuea menyampaikan harapannya agar seluruh pihak dapat menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin, mengedepankan kebijaksanaan, serta membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan apabila dimungkinkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, persoalan yang telah menjadi perhatian luas masyarakat tersebut hendaknya tidak semakin memperkeruh hubungan antarpihak. Ia berharap aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, termasuk kepentingan anak, kondisi keluarga, serta masa depan semua pihak yang terlibat.
“Kami berharap pihak kepolisian dan aparat penegak hukum dapat melihat persoalan ini secara arif dan bijaksana. Mengingat permasalahan ini sudah menjadi perhatian publik dan viral di tengah masyarakat, alangkah baiknya apabila masih terdapat ruang penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif, hal tersebut dapat dipertimbangkan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya, Rabu 11 November 2026 di Pondok Kopi
Ia menjelaskan, pendekatan Restorative Justice bukan berarti mengabaikan persoalan hukum ataupun menganggap ringan dugaan peristiwa yang terjadi. Namun, menurutnya, penyelesaian yang mengedepankan pemulihan, komunikasi, perdamaian, dan tanggung jawab bersama patut menjadi salah satu pertimbangan apabila seluruh persyaratannya terpenuhi.
“Kita juga harus melihat persoalan ini secara utuh. Jangan sampai permasalahan yang sebenarnya masih memiliki ruang untuk dikomunikasikan justru semakin melebar dan menimbulkan persoalan baru. Kami berharap ada kebijakan yang bijaksana dari aparat penegak hukum untuk melihat apakah perkara ini memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa kepentingan dan perlindungan anak harus tetap menjadi prioritas utama. Apabila terdapat dugaan tindakan yang merugikan anak, hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius. Begitu pula hak-hak para pihak yang berhadapan dengan hukum harus tetap dihormati.
Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan tidak boleh dilakukan dengan tekanan terhadap korban maupun keluarganya. Perdamaian harus lahir dari kesepakatan sukarela, disertai tanggung jawab dan pemulihan yang benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
“Harapan kami, semua pihak bisa duduk bersama dengan hati yang dingin. Apabila memang ada ruang untuk saling memaafkan, memperbaiki keadaan, dan menyelesaikan persoalan secara baik-baik, tentu itu menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Namun, semuanya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum,” tambahnya.
Dua Guru Ditetapkan Sebagai Tersangka
Sebagaimana diketahui, penyidikan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan Playgroup Djuwita Batam mengalami perkembangan setelah Polda Kepri menetapkan dua tenaga pendidik berinisial DS dan FS sebagai tersangka.
Penetapan tersebut dilakukan melalui gelar perkara pada 27 Oktober 2026. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia Ohei membenarkan adanya penetapan dua tersangka tersebut.
Penyidik mendasarkan penetapan itu pada sejumlah alat bukti, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli psikologi klinis, hasil pemeriksaan Visum et Psychiatricum, serta keterangan ahli pidana.
Perkara tersebut berawal dari laporan orang tua murid yang dilayangkan ke Polda Kepri pada 25 Mei 2026. Penyidik menangani dugaan tindak pidana tersebut dengan sangkaan Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Perkembangan terbaru pada 10 November 2026, penyidik telah mengirimkan berkas perkara kedua tersangka kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Keduanya tidak dilakukan penahanan dan dikenakan kewajiban lapor karena dinilai kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan.
Dengan perkembangan tersebut, kasus Djuwita menjadi perhatian masyarakat karena terdapat sejumlah persoalan hukum yang muncul dari rangkaian peristiwa di lingkungan sekolah tersebut.
Mengutamakan Keadilan dan Masa Depan Anak
Ketua IKABSU Kepri kembali berharap agar seluruh pihak tidak menjadikan persoalan ini sebagai ajang saling menyalahkan. Menurutnya, tujuan utama yang harus dikedepankan adalah memastikan anak mendapatkan perlindungan, persoalan dapat diselesaikan secara adil, serta tidak ada pihak yang merasa hak-haknya diabaikan.
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak terburu-buru memberikan penilaian sebelum seluruh proses hukum memperoleh kepastian.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, kami juga berharap penegak hukum dapat mengedepankan kebijaksanaan dan mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan. Jangan sampai persoalan ini semakin panjang apabila masih ada jalan penyelesaian yang baik dan dapat diterima semua pihak,” pungkasnya.
Menurutnya, semangat kekeluargaan, saling menghormati, dan mengedepankan musyawarah merupakan nilai yang perlu dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa mengesampingkan keadilan serta perlindungan terhadap anak.
Dengan demikian, harapan IKABSU adalah agar persoalan Djuwita Batam dapat menemukan jalan penyelesaian yang terbaik, baik melalui proses hukum maupun pendekatan keadilan restoratif apabila secara hukum memang memenuhi persyaratan.
