Diduga Kuasai Lahan dan Dirikan Bangunan di ROW Jalan, Oknum Pegawai Bapenda Kepri Doni Eka Putra dan Junaidi Disorot! Ironis, Diduga Justru Menuntut Ganti Rugi Fantastis di Atas Lahan yang Diperuntukkan bagi Kepentingan Umum
StrightTimes – Dugaan penguasaan lahan di jalan Bumi Perkemahan Kabil Punggur yang masuk dalam area ROW (Right of Way) atau ruang milik jalan oleh dua orang yang disebut bernama Doni Eka Putra dan Junaidi menuai sorotan. Keduanya diduga mengajukan tuntutan ganti rugi dengan nilai fantastis atas lahan yang dipersoalkan berada di kawasan ROW jalan.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut pengembangan pembangunan di Kota Batam namun berpotensi terhambatnya pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.
Sorotan semakin menguat karena salah satu nama yang disebut, Doni Eka Putra, diduga merupakan oknum pegawai di lingkungan Bapenda Kepri dan diketahui bertugas pada pelayanan Samsat Keliling.
Jika informasi mengenai status pekerjaannya tersebut benar, publik tentu patut mempertanyakan sikap dan pemahamannya terhadap aturan. Sebab, sebagai aparatur yang bekerja di lingkungan pemerintahan dan berhubungan dengan pelayanan publik, Doni semestinya memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan administrasi pemerintahan.
Ironis apabila seseorang yang diduga memahami aturan justru terseret dalam persoalan dugaan penguasaan ruang milik jalan yang peruntukannya berkaitan dengan kepentingan umum.
ROW merupakan ruang yang diperuntukkan bagi kepentingan jalan beserta fasilitas pendukungnya. Karena itu, setiap klaim kepemilikan maupun permintaan ganti rugi harus diuji berdasarkan dokumen legal, peta batas ROW, riwayat penguasaan tanah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila benar terdapat tuntutan kompensasi dengan nilai yang fantastis hingga berpotensi menghambat pembangunan, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Instansi berwenang harus turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan membuka kejelasan mengenai status lahan serta dasar pengajuan tuntutan tersebut.
Jangan sampai pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat justru tersandera oleh persoalan klaim lahan yang belum memiliki kejelasan hukum.
Bapenda Kepri Diminta Tidak Tutup Mata
Keterlibatan nama yang diduga merupakan pegawai Bapenda Kepri juga menjadi perhatian tersendiri. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dijabat oleh Abdullah S. Sos perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai benar atau tidaknya status kepegawaian Doni Eka Putra, termasuk jabatan maupun penugasannya di Samsat Keliling.
Jika yang bersangkutan benar merupakan pegawai di lingkungan instansi tersebut, apakah pihak dinas mengetahui persoalan yang kini menjadi sorotan publik?
Apakah sudah ada klarifikasi internal? Apakah terdapat ketentuan kedinasan yang berkaitan dengan persoalan tersebut? Dan bagaimana sikap pimpinan instansi apabila dugaan tersebut terbukti memiliki kaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan aturan?
Publik berhak mendapatkan penjelasan. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepentingan umum justru tidak mendapat perhatian hanya karena salah satu nama yang disebut memiliki hubungan dengan lingkungan pemerintahan.
Awak Media Masih Menunggu Klarifikasi
Sebelumnya, awak media telah berupaya menghubungi pihak Doni Eka Putra dan Junaidi untuk meminta konfirmasi mengenai dugaan penguasaan ROW serta dasar pengajuan tuntutan ganti rugi tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, upaya komunikasi belum membuahkan hasil. Bahkan, nomor awak media disebut telah diblokir sehingga komunikasi belum dapat dilanjutkan.
Awak media juga masih melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Bapenda Kepri guna memperoleh penjelasan resmi terkait status Doni Eka Putra, termasuk benar atau tidaknya informasi mengenai penugasannya di Samsat Keliling.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Setiap pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, membantah, maupun menyampaikan bukti dan dokumen pendukung.
Namun, persoalan yang menyangkut dugaan penguasaan ROW dan potensi terhambatnya pembangunan fasilitas publik tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
Masyarakat membutuhkan transparansi, bukan sekadar klaim sepihak. Jika memang terdapat hak atas tanah yang harus diberikan kompensasi, semuanya wajib diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila ditemukan penguasaan ruang milik jalan tanpa dasar yang sah, aparat dan instansi berwenang harus mengambil tindakan sesuai ketentuan.
Kini publik menunggu keberanian Pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk membuka persoalan ini secara terang-benderang. Siapa yang sebenarnya memiliki hak atas lahan tersebut? Apa dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan? Dan apakah benar terdapat persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat?. Jangan sampai kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak.
